30 Jul 2014
*** SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ***
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis No.7, Jakarta Pusat, Telp/Fax : (021) 3500 334

Dukungan DAK SPDT terhadap BUMDes dalam Mengembangkan Perekonomian Desa

Penulis
: Aris Ahmad Risadi
Tanggal
: 05/04/2013 0:47:17

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) memiliki Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan di 183 daerah tertinggal yaitu  Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT).

Diantara lembaga yang diberi peluang oleh Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK SPDT untuk mengelola sarana dan prasarana adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).  Namun Lembaga ini tampaknya belum banyak dipilih oleh Pemerintah Daerah. Hal ini bisa juga karena di daerah tertinggal belum banyak berdiri BUMDes.  Diantara yang sedikit, Kabupaten Sumbawa termasuk daerah tertinggal yang memberikan kepercayaan pengelolaan sarana/prasarana DAK SPDT kepada BUMDes.  Dalam hal ini dikelola oleh BUMDes “Marijama”, Desa Jotamberu, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. BUMDes “Marijama” bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat “Parayu Ati” mengelola mobil pick-up bantuan DAK SPDT.

Keberadaan BUMDes diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 72 tentang Desa, dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Banyak daerah sesunguhnya yang telah mengembangkan BUMDes. Dalam hal ini BUMDes telah banyak diberi kesempatan untuk mengelola aset desa seperti: pasar, kawasan pariwisata, air bersih, dan listrik perdesaan. Pengusaha (swasta dan BUMN) juga banyak yang menjadikan BUMDes sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) atau PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

Semangat pengembangan BUMDes disamping karena adanya amanat undang-undang, juga karena adanya keinginan menata kelembagaan ekonomi di tingkat desa yang saat ini diramaikan oleh banyaknya lembaga di tingkat desa yang bersifat ad-hock bentukan kementerian/lembaga  dalam rangka menjawab kebutuhan pragmatis penangan suatu proyek.

BUMDes juga bisa menjadi garda depan dalam menjaga dan mengelola aset-aset desa sehingga lebih berdayaguna dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Menurut catatan Aris Ahmad Risadi (2012) dalam bukunya yang berjudul "BUMDes: Wahana Baru Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peran Optimal Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Swasta" disebutkan bahwa Pemerintah telah dan terus berupaya membangun perdesaan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bersifat reguler ataupun ad-hock. Program-program pemberdayaan masyarakat digulirkan melalui berbagai skema oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang di antaranya diwujudkan melalui penyaluran dana bergulir kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk secara khusus (ad-hock).  Kondisi ini telah melahirkan banyak Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi (LKMB3K) di desa dengan berbagai nama yang kalau dilihat dari legalitasnya, LKM ini belum berbadan hukum. Dari data resmi Kementerian Dalam Negeri (2010), diperkirakan LKMB3K di Indonesia berjumlah lebih dari 61.400 unit. Investasi yang dikeluarkan untuk membangun model kelembagaan perekonomian ad-hock di desa semacam itu tentu sangat besar, apalagi sesungguhnya pola-pola tersebut sudah dilakukan sejak era Orde Baru. Namun sangat disayangkan, ternyata LKM-LKM tersebut banyak yang berguguran. 

Sebagai inisiasi awal, banyak kegiatan BUMDes yang masih terfokus pada pelayanan jasa keuangan mikro. Terlebih bagi daerah yang sedari awal meniatkan pendirian BUMDes-nya sebagai upaya melanjutkan program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk unit simpan pinjam. Namun demikian, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, di samping dapat membuka unit jasa keuangan mikro, BUMDes juga dimungkinkan membuka unit kerja yang menggarap sektor riil untuk menggali potensi alam maupun sumber daya manusia di desa.

Di samping berperan dalam pemberdayaan masyarakat, BUMDes juga bisa menjadi garda depan dalam menjaga dan mengelola aset-aset desa sehingga lebih berdayaguna dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

 

 

Moda Transportasi Perdesaan, Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan (DAK SPP) dapat dikelola BUMDes


KPDT On Youtube
Publikasi
Polling
Pendapat Anda tentang kinerja Kementerian PDT?
Partisipasi | Lihat Hasil